CICIL - Solusi Pembiayaan untuk Kegiatan Rantai Pasok Bisnis yang Mudah dan Cepat

Pinjaman Uang Sekolah

Peralatan Sekolah

Pinjaman Uang Kuliah

STMIK (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer) BIDAKARA didirikan pada 12 April 2007 atas dasar SK Perguruan Tinggi nomor 52/D/O/2007 dan diselenggarakan oleh Yayasan Edukasi Inti Pratama. STMIK BIDAKARA menawarkan program pendidikan Sistem Informasi dan Teknik Informatika dengan jenjang S1.

Pada program pendidikan Sistem Informasi, mahasiswa akan belajar tentang bagaimana teknologi dapat mendukung operasi dan manajemen sebuah organisasi. Sistem informasi digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara manusia, proses algoritma, data, dan teknologi. Sedangkan pada program pendidikan Teknik Informatika, mahasiswa akan mempelajari bagaimana penerapan logika dalam pengelolaan informasi yang dapat meliputi transformasi data atau pengolahan fakta-fakta simbolik dengan memanfaatkan teknologi komputer seoptimal mungkin. Kampus STMIK BIDAKARA menawarkan 2 opsi program kuliah, yaitu program reguler dan program karyawan.

STMIK BIDAKARA saat ini beralamat di Jl. Kalibata Tengah No. 35A, Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan.

Cara Meminjam Uang Kuliah di CICIL

1. Registrasi di Cicil

2. Lengkapi data diri dan pilih jenis pinjaman

3. Verifikasi data proses 5 hari kerja

6. Bayar cicilan bulananmu

5. Cicil melakukan pembayaran uang kuliah ke sekolahmu

4. Pembayaran DP kepada CICIL dan melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan

Hubungi Kami

Senin - Jumat 09:30 - 17:00 WIB

Hubungi Kami

Senin - Jumat 09:30 - 17:00 WIB

Download Aplikasi

Media Sosial

Mitra

Perhatian

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.

Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.

Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.